“Kapasitas fiskal kita (memang) rendah, tetapi fiskal kita sehat. Jadi jangan disamakan antara kapasitas fiskal dengan kesehatan fiskal,” tegas Ali Muhajir.
Menurutnya, istilah obesitas fiskal kurang tepat untuk Lampung Utara. Ia membandingkan dengan mobil Karimun yang kapasitasnya kecil namun tetap sehat selama dijalankan sesuai kemampuannya. “Tidak bisa dipaksa membawa beban besar atau melaju sekencang mobil yang lebih besar,” jelasnya.
Ali mengakui ruang fiskal Lampura masih sempit. Belanja pegawai mencapai 39,9% dari APBD, sementara target maksimal pemerintah pusat 30%. Di sisi lain, belanja infrastruktur baru 24%, masih jauh dari standar minimal 40%.
Tambahan pembiayaan dari pinjaman PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp140 miliar diperkirakan hanya mendongkrak belanja infrastruktur menjadi sekitar 33%. Padahal kebutuhan pembangunan infrastruktur, menurut Ali, mencapai lebih dari Rp800 miliar. “Kondisi jalan yang masih layak di bawah 50 persen,” ungkapnya.
Terkait defisit anggaran, Ali menilai hal tersebut lazim dalam pengelolaan keuangan daerah selama ada sumber pembiayaan yang jelas. Defisit APBD Lampura selama ini ditutup lewat SiLPA tahun sebelumnya dan pinjaman daerah.
Ia mengungkapkan sekitar 80% kemampuan fiskal Lampura bergantung pada dana transfer pusat dan Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemprov Lampung. “Kelancaran transfer sangat memengaruhi kemampuan daerah memenuhi kewajiban,” tambahnya.
Untuk menjaga kesehatan fiskal, Pemkab Lampura melakukan efisiensi di sejumlah pos anggaran seperti perjalanan dinas, makan-minum, ATK, biaya lembur, dan kegiatan bimtek yang dinilai tidak berkorelasi dengan peningkatan kinerja.
Pembahasan pengurangan atau penghapusan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) juga dikaji sebagai salah satu alternatif, meski bukan satu-satunya langkah. “Dalam pembahasan juga kita angkat soal TPP untuk dikaji, tapi kan itu bukan satu-satunya langkah agar APBD tidak mengalami defisit,” tuturnya.
Ali menegaskan bahwa selama pengelolaan anggaran disiplin, kewajiban daerah tetap terpenuhi. “Sekali lagi, kita memang kapasitas fiskalnya kecil. Tapi selama pengelolaan anggarannya disiplin, kewajiban daerah masih terpenuhi,” tandasnya.