KALIANDA — Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mulai menyusun langkah strategis untuk memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memberikan dampak ekonomi nyata bagi masyarakat desa. Pemerintah daerah kini tengah mematangkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Lembaga Ekonomi Desa (LED) dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan (Ekobang) Setdakab Lampung Selatan, Tri Umaryani, menjelaskan bahwa keterlibatan petani lokal menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pasokan pangan. Selain itu, skema ini diharapkan mampu menghidupkan ekosistem ekonomi di tingkat akar rumput secara berkesinambungan.
Potensi Ekonomi Setara Separuh APBD Lampung Selatan
Berdasarkan data teknis, aktivitas penyediaan gizi di Lampung Selatan diprediksi menghasilkan perputaran uang yang sangat besar, mencapai Rp4 miliar per hari. Dalam skala bulanan, angka tersebut menyentuh Rp116 miliar, sehingga dalam satu tahun potensinya diproyeksikan mencapai Rp1,3 triliun.
"Nilai ini hampir setara dengan separuh APBD Kabupaten Lampung Selatan," ujar Tri Umaryani di Kalianda, Kamis.
Pemerintah daerah menekankan bahwa Bupati Lampung Selatan sangat berharap perputaran uang triliunan rupiah tersebut tidak lari ke luar daerah. Dana tersebut harus dirasakan langsung oleh masyarakat melalui pemberdayaan rumah tangga dan penguatan lembaga ekonomi yang ada di desa-desa.
Kemitraan Strategis BUMDes dan Gabungan Kelompok Tani
Sesuai mandat Badan Gizi Nasional (BGN), SPPG diarahkan untuk menjalin kemitraan erat dengan unit ekonomi lokal yang telah divalidasi. Beberapa lembaga yang menjadi mitra utama antara lain Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), hingga Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan).
Kemitraan ini dirancang agar seluruh rantai pasok bahan pangan, mulai dari komoditas beras, sayuran, hingga sumber protein hewani, bersumber sepenuhnya dari potensi lokal. Skema ini secara otomatis akan meningkatkan kesejahteraan petani dan pengrajin pangan setempat karena uang tetap berputar di lingkup desa.
“Langkah ini diambil agar penyediaan bahan pangan lokal tidak hanya sekadar memenuhi piring generasi muda, tetapi juga menghidupkan ekosistem ekonomi kerakyatan,” kata Tri.
Sebagai salah satu daerah percontohan nasional, Lampung Selatan menunjukkan kesiapan infrastruktur yang signifikan dalam menyambut program ini. Hingga saat ini, jumlah unit SPPG di wilayah tersebut terus bertambah dan telah melampaui target awal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
/2026/05/03/690359671.jpg)
