Bupati Lampung Timur Ela Siti Nuryamah Perjuangkan Sinkronisasi Tata Ruang di Forum Nasional, Ini yang Dibahas

JAKARTA — Pemerintah Kabupaten Lampung Timur memastikan arah pembangunan daerah tidak bertabrakan dengan kebijakan pusat. Langkah itu diwujudkan dengan kehadiran Bupati Ela Siti Nuryamah dalam rapat koordinasi lintas sektor pembahasan rancangan peraturan daerah tentang RTRW di Tribrata Convention Center, Jakarta Selatan.

Bupati Ela datang bersama Sekretaris Daerah Rustam Effendi, Ketua DPRD Rida Rotul Aliyah, dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Mereka duduk satu meja dengan kementerian dan lembaga teknis untuk memastikan setiap kebijakan tata ruang daerah sejalan dengan program strategis nasional dan provinsi.

Peta Besar Pembangunan yang Tak Bisa Abaikan Aspek Lingkungan

Forum itu membahas sejumlah aspek strategis: penataan kawasan pertanian, permukiman, infrastruktur, kawasan industri, hingga perlindungan lingkungan hidup dan daerah rawan bencana. Sinkronisasi ini dinilai krusial agar pembangunan di Lampung Timur memiliki kepastian arah dan tidak menimbulkan tumpang tindih kebijakan di kemudian hari.

"RTRW ini menjadi dasar utama pembangunan daerah. Karena itu, penyusunannya harus benar-benar matang, sinkron dengan pemerintah pusat, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan daerah ke depan," ujar Ela dalam pernyataannya.

Bukan Sekadar Dokumen Administratif

Bupati Ela menegaskan bahwa RTRW bukan sekadar dokumen administratif. Ia menyebutnya sebagai peta besar yang akan menentukan wajah Lampung Timur dalam jangka panjang — mulai dari percepatan pembangunan, peningkatan investasi, kemudahan perizinan, hingga kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam proses penyusunan RTRW. Menurutnya, seluruh potensi daerah harus diakomodasi secara maksimal tanpa mengabaikan aspek lingkungan dan keberlanjutan.

Harapan ke Depan: Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Baru

Kehadiran jajaran Pemkab Lampung Timur dalam rakor nasional itu sekaligus menunjukkan keseriusan daerah dalam membangun wilayah yang tertata dan memiliki kepastian hukum. Melalui pembahasan RTRW yang komprehensif, pemerintah daerah berharap arah pembangunan ke depan bisa berjalan lebih efektif, terintegrasi, dan mampu membuka peluang investasi serta pertumbuhan ekonomi baru bagi masyarakat.