LAMPUNG — Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) mengusulkan hasil perdagangan kredit karbon dipakai membiayai pengadaan bus listrik di Indonesia. Usulan itu mencuat di tengah kebutuhan armada bus listrik nasional yang diproyeksikan mencapai 6.000 unit pada 2030. Thailand disebut sudah lebih dulu memakai skema serupa.
Southeast Asia Director ITDP Gonggomtua Sitanggang menyampaikan gagasan itu dalam acara Evolution Indonesia Forum 2026 yang digelar CNN Indonesia, Rabu (30/9). Menurut dia, kredit karbon yang diperoleh dari perdagangan karbon bisa dialihkan untuk mendanai pembelian armada bus listrik, bukan sekadar menjadi instrumen pengurangan emisi.
Thailand dijadikan contoh. Gonggomtua menyebut negeri itu bekerja sama dengan Pemerintah Swiss dalam jual beli karbon, lalu hasil perdagangan tersebut dipakai membeli sekitar 1.000 bus listrik.
"Karbon kredit ini bisa kita manfaatkan. Di Thailand ini mereka kerja sama dengan Pemerintah Swiss untuk jual beli karbon, di mana dari hasil trading atau karbon kredit tersebut mereka belikan 1.000 bus listrik kalau tidak salah," ujar Gonggomtua.
Regulasi Pusat Jadi Syarat Utama
ITDP menilai skema itu tidak bisa jalan tanpa intervensi dan regulasi yang jelas dari pemerintah pusat. Pemerintah daerah dan pelaku industri butuh kepastian arah agar bisa merencanakan pengadaan dengan baik.
"Kebijakan dari pemerintah pusat apakah mungkin supaya teman-teman di daerah (dan pelaku) industri bisa tahu arahnya ke mana bisa merencanakan dengan baik dan bisa mengimplementasikan," kata Gonggomtua.
Intervensi lain yang diminta adalah peta jalan pengadaan yang terukur. Tanpa roadmap, kata dia, target armada bus listrik sulit diterjemahkan menjadi rencana pembelian di tingkat daerah maupun korporasi.
Angka 6.000 Unit Jadi Daya Tawar
Gonggomtua mencontohkan proyeksi kebutuhan 6.000 unit bus listrik nasional pada 2030. Angka agregat itu, menurut dia, bisa dipakai sebagai leverage saat bernegosiasi dengan industri kendaraan.
Pemerintah pusat bisa memecah kebutuhan tersebut per wilayah, misalnya Jakarta 1.000 unit dan Medan 500 unit, dengan kota lain menyusul sesuai kapasitas masing-masing.
"Saya butuh 6.000 bus, tolong kasih harga terbaik. Ini bisa dikorelasikan di pemerintahan pusat, misalnya di Jakarta 1.000, di Medan 500, di Bandung berapa, ini bisa jadi salah satu intervensi," ujarnya.
Peta Jalan dan Kepastian Harga
Dengan volume pembelian yang terkonsolidasi, ITDP berharap posisi tawar Indonesia terhadap produsen bus listrik menguat. Harga unit bisa ditekan karena pesanan bersifat massal, bukan pembelian kecil-kecil per daerah.
Skema kredit karbon juga dinilai memberi sumber pendanaan baru di luar APBN dan APBD. Pemerintah daerah bisa memakai dana hasil perdagangan karbon untuk menambah armada tanpa sepenuhnya bergantung pada anggaran fiskal.
Namun, realisasinya bergantung pada kesiapan infrastruktur pengisian daya, kesiapan industri dalam negeri, serta kerangka regulasi yang mengatur aliran dana karbon ke sektor transportasi.
Forum Dua Sesi Bahas Transportasi Hijau
Evolution Forum 2026 mengangkat tema Powering Indonesia's Future: Green Cars, Blue Skies, dibuka Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza. Forum terbagi dua sesi dan disiarkan lewat kanal YouTube CNN Indonesia serta live streaming di CNNIndonesia.com.
Sesi pertama membahas pengembangan energi baru dan terbarukan, teknologi rendah emisi, serta peran industri dalam memperbaiki kualitas udara. Sesi kedua membahas perkembangan kendaraan listrik, biofuel, kendaraan komersial rendah emisi, dan kebijakan percepatan transformasi transportasi hijau.
Sejumlah narasumber mengisi sesi pertama, antara lain Patia J Monangdo dari Kementerian Perindustrian, Handojo K Setyadi dari PT Pollux Hotels Group Tbk, Suzanty Sitorus dari ViriyaENB, dan Sim Budiman Setiawan dari Pusat Keterampilan Energi Terbarukan.
Sesi kedua menghadirkan Iman Kartolaksono Reksowardojo dari Universitas Pertamina, Gonggomtua Sitanggang dari ITDP, serta Achmad Rofiqi dari Periklindo yang juga Senior Manager Marketing Communications MA.
Diskusi menyoroti bagaimana pengembangan sumber energi, inovasi teknologi kendaraan, kesiapan industri, infrastruktur, dan kebijakan saling terhubung membangun ekosistem mobilitas rendah emisi.
