LAMPUNG — Utang proyek Whoosh menjadi ganjalan terbesar dalam laporan keuangan BUMN yang tergabung dalam konsorsium PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Konsorsium ini memegang sekitar 60 persen saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), operator kereta cepat Whoosh.
Dony Oskaria membenarkan beban utang itu ditanggung langsung oleh para pemegang saham PSBI, termasuk KAI dan WIKA. "Kalau ditanya sama saya dulu kenapa begitu, ya tentu teman-teman silakan cari tahu. Tetapi saya hanya membetulkan bahwa memang terbebani," kata Dony di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Dia juga menyoroti kondisi WIKA yang ikut menanggung beban proyek ini. "WIKA terbebani, mereka punya saham di KCIC. Ada tagihan dia yang juga belum di-seattle. Ya tentu orang-orang juga tahu. Ini menjadi beban buat mereka," tambahnya.
Data laporan keuangan KAI per semester I 2026 menunjukkan PSBI mencatatkan rugi Rp 5,13 triliun. Total liabilitas konsorsium mencapai Rp 21,54 triliun, sedikit lebih tinggi dari nilai asetnya yang sebesar Rp 21,52 triliun.
Ironisnya, beban utang ini terjadi saat pendapatan KAI justru tumbuh. Pada semester I 2026, pendapatan KAI naik 6,6 persen menjadi Rp 17,95 triliun. Namun laba bersihnya justru turun drastis 73,9 persen menjadi hanya Rp 305,3 miliar.
Penurunan laba ini menjadi sinyal kuat bahwa beban proyek Whoosh menggerus profitabilitas BUMN kereta api. Dony menegaskan persoalan ini tidak akan dibiarkan berlarut-larut. "Tetapi pada akhirnya harus kita selesaikan. Enggak mungkin kita diamkan. Jadi saya hanya berupaya menyelesaikan satu-satu. Bagaimana kemudian ini semuanya menjadi proper dan benar," tuturnya.
Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan skema penyelesaian utang Whoosh tidak akan membebani kas negara. Pemerintah tengah mengkaji opsi pembiayaan yang meminimalkan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
"Whoosh nanti enggak, belum, skemanya belum saya kasih tahu, nanti enggak seperti ini Whoosh itu. Whoosh itu walaupun di pemerintah, tapi kita kecilkan semaksimal mungkin dana APBN yang dipakai yang bayar Whoosh, tapi dikelola oleh kami," ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (23/7/2026).
Purbaya mengisyaratkan kemungkinan memanfaatkan badan usaha di bawah Kemenkeu atau special mission vehicle (SMV) untuk menangani pembayaran utang ini. "Enggak (sepenuhnya APBN) saya punya banyak special mission vehicle. Nanti kita kasih tahu begitu ini, tapi sudah kita hitung untuk sedapat mungkin mengurangi beban ke APBN, jadi anggaran APBN-nya tidak terganggu," jelasnya.
Sebagai langkah pengawasan, Presiden Prabowo Subianto telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 107 Tahun 2015. Aturan ini menyesuaikan susunan Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung dengan struktur Kabinet Merah Putih.
Perpres yang ditetapkan pada 12 Mei 2026 ini dinilai perlu untuk meningkatkan efektivitas pengawasan proyek strategis nasional tersebut. Dengan adanya komite baru, penyelesaian utang dan operasional Whoosh ke depan diharapkan lebih transparan dan tidak lagi membebani keuangan BUMN pemegang saham.