LIWA — Pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Lambar) melakukan langkah serius dalam membenahi penyaluran bantuan sosial agar lebih tepat sasaran. Fokus utama diarahkan pada penguatan kapasitas operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) melalui serangkaian pelatihan dan pendampingan teknis.
Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus menekankan bahwa pemutakhiran data di tingkat pekon (desa) dan kecamatan harus berjalan optimal. Menurutnya, validitas data bukan sekadar urusan administrasi, melainkan instrumen krusial dalam menentukan nasib masyarakat miskin di wilayah tersebut.
Menjamin Hak Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin
Persoalan data Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN) menjadi perhatian utama dalam agenda perbaikan ini. Pemkab Lampung Barat mengidentifikasi bahwa ketidakakuratan data seringkali menjadi penghambat warga rentan dalam mengakses layanan kesehatan gratis dari pemerintah.
"Persoalan data kesejahteraan sosial dan kepesertaan PBI JKN saat ini merupakan persoalan yang sangat serius dan tidak bisa dianggap biasa. Kegiatan ini untuk menentukan langkah konkret dalam menghadapi berbagai keluhan dan tantangan yang ada," kata Parosil saat dihubungi, Sabtu.
Parosil menegaskan tidak boleh ada warga miskin yang kehilangan hak jaminan kesehatannya hanya karena faktor kesalahan input data. Ia meminta para operator bekerja maksimal dengan tingkat ketelitian tinggi guna memastikan kondisi riil di lapangan tercermin dalam sistem digital.
Peran Vital Operator Desa dalam Pemutakhiran Data
Sebagai ujung tombak di lapangan, operator SIKS-NG di tingkat pekon diharapkan proaktif melakukan verifikasi. Kecepatan dalam memperbaiki data yang tidak sinkron menjadi kunci agar kuota bantuan sosial dapat terserap secara adil oleh mereka yang benar-benar membutuhkan.
"Tidak boleh ada masyarakat miskin dan rentan yang kehilangan jaminan kesehatan hanya karena kesalahan data. Seluruh operator harus menjalankan perannya secara maksimal, karena ketelitian dan kecepatan dalam memperbaiki data sangat menentukan nasib masyarakat," ujarnya.
Selain fokus pada teknis aplikasi, Pemerintah Kabupaten Lampung Barat juga berkomitmen melakukan validasi data kependudukan secara menyeluruh. Hal ini mencakup percepatan perekaman data serta upaya memperjuangkan penambahan kuota PBI melalui kebijakan afirmatif bagi kelompok rentan.
"Seluruh upaya ini harus dimulai dari data yang benar di tingkat pekon. Saya berharap kegiatan ini tidak hanya menjadi seremonial, tetapi benar-benar menghasilkan langkah nyata dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang ada," ucap Parosil.
/2026/05/03/690359671.jpg)
