BANDAR LAMPUNG — Akun media sosial palsu kembali mencatut nama pejabat daerah di Lampung. Setelah sebelumnya Sekda Lampung Utara Intji Indriati menjadi sasaran, giliran Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan yang identitasnya dipakai akun Facebook tiruan.
Modusnya serupa: akun tersebut mengirim pesan masuk (inbox) kepada masyarakat, mengatasnamakan pejabat, dan meminta sejumlah uang atau bantuan. Kepala Diskominfotik Lampung Ganjar Jationo mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima laporan dan mengambil tindakan cepat.
Akun Palsu Menyasar Dua Pejabat Daerah dalam Sepekan
Fenomena ini terungkap setelah akun Facebook mengatasnamakan Sekdaprov Lampung Marindo Kurniawan beredar dan mulai menghubungi sejumlah warga. Ganjar Jationo, saat dihubungi Jumat (24/7/2026), membenarkan bahwa Sekdaprov sudah mengetahui adanya akun tiruan tersebut.
"Bapak Sekda sudah mengetahui hal tersebut. Langkah antisipasi telah dilakukan," ujar Ganjar.
Kasus serupa sebelumnya menimpa Sekda Kabupaten Lampung Utara Intji Indriati. Ia dengan tegas membantah bahwa akun Facebook yang beredar adalah miliknya yang aktif. "Bukan akun saya itu," kata Intji saat dikonfirmasi, Kamis (23/7/2026).
Langkah Antisipasi Pemprov: Surat Edaran dan Pelaporan ke Platform
Pemprov Lampung menyatakan telah menerbitkan surat edaran resmi yang ditujukan ke seluruh jajaran pemerintahan dan masyarakat. Edaran itu berisi imbauan untuk waspada terhadap segala bentuk komunikasi dari akun yang mengatasnamakan pejabat publik non-resmi.
Selain itu, pihak Diskominfotik juga melaporkan akun Facebook palsu tersebut ke platform media sosial agar segera diblokir. "Langkah antisipasi telah dilakukan, salah satunya dengan menerbitkan surat edaran resmi," tegas Ganjar.
Imbauan untuk Masyarakat dan ASN: Jangan Percaya Permintaan Uang via Medsos
Pemprov Lampung mengimbau seluruh masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemprov untuk tidak mudah percaya pada pesan, permintaan uang, maupun permohonan bantuan yang mengatasnamakan pejabat melalui akun media sosial non-resmi. Jika menemukan aktivitas mencurigakan, warga diminta segera melakukan konfirmasi ke saluran komunikasi resmi Pemprov Lampung.
Hal senada juga disampaikan Intji Indriati. Ia meminta seluruh rekan kerja, masyarakat, dan ASN di lingkup Pemkab Lampung Utara untuk mengabaikan segala bentuk komunikasi dari akun Facebook yang mencatut namanya. "Masyarakat yang menerima pesan mencurigakan diminta untuk segera melaporkan, memblokir, atau tidak menanggapi," imbaunya.
Kejadian ini menjadi peringatan bagi daerah lain di Indonesia mengingat modus pencatutan identitas pejabat publik melalui media sosial kian marak. Pemprov Lampung berharap dengan edaran dan pelaporan cepat, potensi kerugian masyarakat bisa dicegah.
