BANDARLAMPUNG — Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kemenkeu Lampung Purwadhi Adhiputranto mengungkapkan bahwa realisasi Program FLPP 2026 di wilayahnya telah mencapai Rp169,5 miliar hingga awal Mei. Program ini melibatkan 10 bank dan 147 pengembang yang tersebar di 11 kabupaten dan kota.
“Kinerja penyaluran Program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan 2026 sampai dengan awal Mei realisasinya mencapai Rp169,5 miliar,” ujar Purwadhi di Bandarlampung, Kamis.
Dari total penerima manfaat sebanyak 1.413 orang, profilnya didominasi oleh pegawai swasta dengan penghasilan di bawah Rp4 juta per bulan. Persentasenya mencapai 72,5 persen dari keseluruhan penerima.
“Profil penerima banyak didominasi oleh pegawai swasta berpenghasilan di bawah Rp4 juta per bulan, dengan persentase 72,5 persen,” ucap dia.
Jika diakumulasikan sejak 2010, total rumah yang telah dibangun melalui program FLPP di Lampung mencapai 31.761 unit. Total pembiayaan yang telah digelontorkan mencapai Rp3,24 triliun.
Program ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mengatasi backlog perumahan di Lampung. Purwadhi menyebut pembiayaan di sektor perumahan tidak hanya melalui FLPP, tetapi juga ada KUR Perumahan yang terus didorong agar masyarakat semakin mudah memperoleh hunian.
Purwadhi memaparkan sejumlah kendala dalam pelaksanaan program FLPP di Lampung. Kualitas bangunan dan infrastruktur dasar seperti jalan, air, serta fasilitas umum dinilai masih belum optimal.
Selain itu, cuaca kerap menghambat penyelesaian fisik rumah dan verifikasi teknis di lapangan. Tak sedikit calon debitur yang juga terkendala riwayat kredit macet.
“Sebenarnya pembiayaan di sektor perumahan selain FLPP ada banyak salah satunya KUR Perumahan, ini dilakukan salah satunya untuk mengatasi backlog perumahan di Lampung dan ini akan terus ditingkatkan pembiayaannya agar masyarakat semakin mudah dalam memperoleh hunian,” tambahnya.